NETRALITAS PENGUASA PADA PILKADA KABUPATEN KERINCI

(Faktor Penting untuk melahir Pemimpin yang bias diterima masyarakat)
(By Syamsul Bahri,SE Conservationis di Balai TN Bukit 12, dan pengajar di STIE SAK, email syamsul_12@yahoo.co.id dan bahritnks@telkom.net).

PILKADA Kerinci tahun 2008 ini, penuh dengan dinamika dan trik-trik politik yang mewarnai Pesta Demokrasi PILKADA Kerinci, hal ini sangat positif dan konstruktif dalam dinamika Politik dan pembelajaran politik, memang PILKADA secara langsung merupakan hal yang pertama di Kabupaten Kerinci, sehinga dalam proses pelaksanaan hendaknya melihat dan berkaca pada Pelaksanaan PILKADA yang telah dilaksanakan oleh wilayah lainnya, tugas ini diemban oleh KPU dan Pemerintah Kabupaten yang note bane masih berkuasa pada Pelaksanaan PILKADA, dengan berkaca dan melihat hal-hal yang positif dan konstruktif yang akan dijadikan acuan pelaksanaan, tidak hanya aspek Undang-Undang dan peraturan, tentunya penyebab polemic dan ketidak suksesan Pelaksanaan di tempat lain, dengan harapan tidak terjadi atau meminimalkan dampak negative PILKADA, dengan tujuan mendapatkan Pemimpin Daerah yang diakui dan dipercayai oleh masyarakat pemilih sebagai pemegang kekuasan tertinggi dalam pelaksanaan PILKADA.


Banyak daerah dalam pelaksanaan PILKADA mengalami hambatan dan hasil yang tidak dipercayai oleh masyarakat, tentunya proses Pilkada yang dilakukan KPUD dan Pemerintah Kabupaten sebagai penguasa bertanggung jawab untuk kesuksesan PILKADA yang menghasilkan Pimpinanh Daerah yang diakui sebagai Pimpinan terpilih.

Dari beberapa data, terjadinya chaos dan penolakan oleh masyarakat hasil PILKADA lebih disebabkan tidak netralnya Pemerinthan yang berkuasa dan KPUD, karena Pemerintah yang sedang berkuasa cenderung intervensi untuk memenangkan calon yang di dukung, pada hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, Pemerintah yang sedang berkuasa menjadi fasilitator dan pengawal PILKADA, tidak memihak pada pasangan calon tertentu. Kalau ini terjadi maka PILKADA Kerinci akan terjadi penolakan dari masyarakat, diharapkan dalam PILKADA Kerinci tahun 2008 ini, Pemerintah yang sedang berkuasa adalah Bupati Fauzi Si’in, sedangkan wakil Bupati Drs. H. Hasani Hamid dan Ir. Zubir Muchtar sebagai balon atau calon tentunya akan di non aktifkan sebagai pejabat Publik maupun pejabat Politik dalam proses Pilkada.

Netralitas Bupati yang masih memerintah dalam PILKADA menjadi sebuah factor yang sangat menentukan suksesnya pelaksanaan PILKADA di Kabupaten Kerinci, walaupun yang muncul sebagai Balon/calon memiliki hubungan structural dan emosional dengan Bupati Kerinci, netralitas ini sangat penting.

Dari Pengamatan Penulis, kondisi Politik Nasional baik dalam PILKADA maupun dalam wacana Politik pemilihan Presiden dan wakil Presiden, memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan PILKADA Kabupaten Kerinci, kecenderungan arus perubahan sangat sulit dibendung, karena masyarakat secara bertahap sudah mulai melihat dan memahami Politik.

Terlepas dari persoalan arus perubahan, namun netralitas penguasa kepada semua pasangan calon/balon merupakan sesuatu yang sangat diharapkan, untuk menghasilkan pasangan pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat dalam mewujudkan Pemerintah yang lebih baik dimasa yang akan datang, yang menjadi indicator diterimanya Pemimpin, adalah bagaimana visi dan misi serta program yang ditawarkan bisa diterima dan membumi untuk mengangkat harkat dan martabat pemilih terutama berkaitan dengan perkonomian berbasiskan Pertanian. Untuk mencapai peningkatan ekonomi berbasiskan pertanian, dibutuhkan pengetahuan dan pengalaman tidak hanya berlatar belakang Ilmu pertanian, namun dibutuhkan multi Disiplin Ilmu, karena di era pasar bebas dan adanya pemanasan global, pengalaman Nasional, Internasional dan pemahaman potensi local sangat menentukan arah pembangunan Kerinci masa yang akan datang sebagai bagian dari pasar global, karena Kabupaten Kerinci bentang alamnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kepentingan nasional dan dunia.

Kepentingan Nasional dan Internasional ini menjadi factor penting arah kebijakan pembangunan, sehingga Pemerintah yang akan datang bisa memanfaatkan kepentingan tersebut untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Kerinci.

Sebaliknya, keberpihakan Pemerintah yang berkuasa untuk mendukung salah satu pasangan calon, merupakan penyumbatan demokrasi dan pembunuhan demokrasi, yang memunculkan pasangan calon yang tidak memiliki alternative bagi Pemilih, sehingga masyarakat “memilih Pemimpin yang bukan pilihan” karena tidak ada alternative yang bisa dipilih.